Rakerda HIMPERRA Jateng 2026 Dorong Percepatan Rumah MBR

Jawa Tengah dibidik menjadi salah satu pusat percepatan penyediaan rumah subsidi nasional. Untuk mendorong hal itu, DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 di Suri Ballroom, Hotel Somerset, Semarang, Kamis (7/5). Kegiatan ini akan melibatkan ratusan pengembang dan pemangku kepentingan sektor perumahan. Sebanyak 375 pengembang anggota DPD Himperra Jawa Tengah dijadwalkan hadir bersama tamu undangan dari seluruh Indonesia.
Forum ini menjadi ajang konsolidasi untuk mempercepat penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di tengah masih tingginya kebutuhan hunian layak.
Dalam agenda seminar, Rakerda akan membahas sejumlah isu krusial, seperti peran BP Tapera dalam pembiayaan perumahan, dukungan perizinan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, kebijakan pertanahan oleh BPN Kanwil Jawa Tengah, hingga percepatan penyediaan jaringan listrik oleh PLN UID Jawa Tengah dan DIY. Menurut Sugiyatno, keempat aspek tersebut merupakan simpul utama dalam penyediaan rumah rakyat. Ia menilai keterlambatan di salah satu aspek akan berdampak langsung pada terhambatnya realisasi rumah subsidi di lapangan. “Kalau perizinan lambat, pertanahan belum jelas, listrik belum tersedia, atau pembiayaan belum tersambung dengan baik, maka rumah yang dibutuhkan masyarakat juga akan tertunda,” katanya. Isu perizinan menjadi perhatian penting di Jawa Tengah. Hingga 19 September 2025, realisasi penyaluran KPR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 15.414 unit.